Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang gugatan yang diajukan oleh Mahasiswa UKI Jakarta terkait lampu sepeda motor yang wajib untuk dinyalakan di siang hari. Dalam persidangan ini, hakim kemudian mengoreksi dokumen mahasiswa yang gugat Jokowi itu. Persidangan dilaksanakan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Kedua pemohon adalah Eliadi Hulu dan Ruben Saputra kemudian menjelaskan gugatannya. Kemudian, Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan masukan terkait kelengkapan dokumen yang dibawa oleh kedua penggugat. Saldi sempat menanyakan terkait apakah pemohon yang adalah seorang mahasiswa yang gugat Jokowi memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). "Saudara mengatakan berkendaraan, tadi kan pemohon satu dan pemohon dua berboncengan. Mungkin karena ini

Jakarta - Joko Widodo (Jokowi) menekankan, meski pilihan politik berbeda, satu sama lain harus saling menghargai dan menghormati. "Meski pilihan politik berbeda saat pilpres, namun presiden dan wapres terpilih adalah presiden dan wakil presiden bagi seluruh anak bangsa, bagi seluruh Indonesia," ujarnya. Jokowi mengatakan, ke depannya, ia yakin seluruh elemen bangsa memiliki semangat yang sama untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju, mampu menghadapi kompetisi global dan negara yang unggul. Majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Menurut mahkamah, permohonan-permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pasangan capres -

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili perkara a quo. Seperti yang diujarkan Hakim Konstitusi, Aswanto saat membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6). Diuraikan, hal itu disampaikan MK karena dalam perkara ini, pihak pemohon dan terkait telah menyampaikan eksepsi atau keberatan atas permohonan sengketa yang diajukan pemohon, tim hukum pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kendati berwenang mengadili, MK menolak hampir semua dalil yang diajukan pemohon. MK antara lain menyebutkan tidak menemukan adanya bukti terkait ketidaknetralan aparatur negara, dalam hal ini adalah Polri, Badan Intelejen Negara (BIN) dan TNI. Aswanto mengatakan, pihaknya telah memeriksa secara seksama sebagai bukti