Perusak Buku Merah, ICW: KPK Bisa Kenakan Pasal!

Perusak Buku Merah (sumber: tempo.co)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan permintaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan pasal menghalangi penyidikan atau yang dalam bahasa inggris obstruction of justice dalam kasus dugaan perusak barang bukti buku merah.

Salah seorang peneliti ICW, Wana Alamsyah mengatakan bahwa bukti rekaman CCTV yang ada dan beredar mengenai peristiwa perobekan buku merah dapat dijadikan bukti awal untuk menelusuri peristiwa ini lebih lanjut.

“KPK bisa mengenakan obstruction of justice kepada orang yang diduga merusak barang bukti itu, buktinya bisa dipakai adalah rekaman CCTV,” kata peneliti ICW Wana Alamsyah saat dihubungi, Kamis, 17 Oktober 2019 dilansir dari tempo.co.

Buku merah yang dimaksud disini adalah barang bukti buku bank bersampul merah dari kasus korupsi imor daging. Kasus tersebut menjerat Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman ke Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar. Dalam buku merah tersebut, tercantum dugaan aliran dana ke petinggi Polri.

Video Pengerusakan Buku Merah Viral

Indonesia Leaks, yang adalah sebuah konsorsoium beberapa media di Indonesia, baru-baru ini merilis video CCTV soal perusak buku merah yang sedang viral ini. Video tersebut diambil diruang kolaborasi KPK pada 7 April 2017 silam.

Dalam rekaman itu diduga ada Roland dan Harun, mereka berdua adalah penyidik asal Polri yang tengah menghilangkan 15 lembar catatan keuangan dari buku merah tersebut.

BACA juga :  Jokowi Tolak Empat Poin RUU KPK, Menguatkan atau Malah Melemahkan KPK?

Keduanya juga mendapat dugaan membubuhkan tip-x pada nama-nama penerima uang. Mengetahui hal ini, KPK langsung melakukan pemeriksaan Internal.

Tetapi keduanya sudah ditarik ke Polri sebelum Pengawasan Internal mengambil keputusan. Ketika dimintai keterangan, Polri bolak-balik membantah soal pengerusakan buku merah ini.

Setelah kasus ini mencuat ke media, tanggal 29 Oktober 2018 lalu, Kepolisian Daerah Metro Jaya kemudian menyita barang bukti dari KPK. Waktu itu, pihak kepolisian menyita buku merah dengan menggunakan alasan tengah menyidik kasus perintangan penyidikan.

Wana, yang disebutkan diawal mengatakan kendati telah menyita barang bukti tersebut, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak transparan.

Wana juga menyebutkan bahwa sebenarnya KPK bisa mengambil alih kasus tersebut. Hal itu dikarenakan adanya perintangan penyidikan yang termuat dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

Wana kemudian menandaskan bahwa penyelesaian kasus ini bisa membuat publik menemukan titik terang mengenai dugaan keterlibatan petinggi Polri dalam kasus buku merah.

“Puzzel ini yang harusnya dibuka,” pungkas Wana.

No Comments
Post a comment