MK Tegaskan Tidak Temukan Bukti Ketidaknetralan Aparatur Negara

Aswanto

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili perkara a quo. Seperti yang diujarkan Hakim Konstitusi, Aswanto saat membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6). Diuraikan, hal itu disampaikan MK karena dalam perkara ini, pihak pemohon dan terkait telah menyampaikan eksepsi atau keberatan atas permohonan sengketa yang diajukan pemohon, tim hukum pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kendati berwenang mengadili, MK menolak hampir semua dalil yang diajukan pemohon. MK antara lain menyebutkan tidak menemukan adanya bukti terkait ketidaknetralan aparatur negara, dalam hal ini adalah Polri, Badan Intelejen Negara (BIN) dan TNI.

Aswanto mengatakan, pihaknya telah memeriksa secara seksama sebagai bukti dan keterangan yang disampaikan pemohon. “Dalam eksepsi, termohon menyatakan pemohonan kabur dan melampaui tenggat waktu yang telah ditentukan perundang-undangan,” jelas Aswanto seperti dikutip dari Liputan 6.

Salah satu bukti yang diperiksa adalah bukti tentang video adanya imbauan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada aparat TNI dan Polri untuk menyampaikan program pemerintah ke masyarakat. “Dalil permohonan a quo, bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti adanya ketidaknetralan aparatur negara,” kata Aswanto.

Sementara itu majelis tidak menemukan adanya indikasi antara ajakan pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin berbaju putih ke TPS dengan perolehan suara. “Hal itu sesuatu yang wajar sebagai kepala pemerintahan. Tidak ada ajakan kampanye kepada pemilih,” ucap Aswanto.

BACA juga :  Inilah Langkah yang Akan Dilakukan Prabowo-Sandi Setelah Putusan MK

Hakim Konstitusi Arief Hidayat, mengatakan dalil tersebut dikesampingkan majelis hakim MK. “Selama berlangsung persidangan, mahkamah tidak menemukan fakta bahwa indikasi ajakan mengenakan baju putih lebih berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon dan pihak terkait,” katanya.

Ditambahkan Arief, dalil permohonan a quo tidak relevan dan dikesampingkan. Di sisi lain, Jokowi mengatakan setelah seluruh proses pemilu 2019 usai, maka kini tak ada lagi perbedaan di masyarakat karena pilihan politik yang berbeda saat pemilu.

Hal itu disampaikan setelah MK yang menyatakan menolak seluruh gugatan capres dan cawapres nomor urut 02. “Tidak ada lagi 01. Tidak ada lagi 02. Yang ada hanya persatuan Indonesia,” kata Jokowi yang didampingi Ma’ruf Amin, seperti dikutip dari Tribun Lampung.

No Comments
Post a comment