Jokowi MA
Joko Widodo (sumber: jawapos.com)

Karena Putusan MA, Jokowi Gagal Sebar Dokter Spesialis ke Pelosok!

Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya akhirnya mencoret kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menyebar dokter spesialis hingga ke penjuru Nusantara. Akhirnya karena keputusan MA ini, Jokowi terpaksa untuk membuat Prepres baru lagi untuk tidak mewajibkan para dokter spesialis untuk berdinas ke pelosok Papua.

Putusan MA yang memaksa Jokowi untuk membuat Peraturan Presiden baru ini bukan berarti para dokter tidak diperbolehkan untuk melenggang ke penjuru Indonesia. Mereka masih boleh untuk pergi ke tempat manapun yang mereka inginkan, tetapi atas dasar perasaan sukarela.

Keputusan yang diambil MA itu telah secara resmi mencoret kebijakan Jokowi dilakukan seiring dengan diketoknya putusan Judicial Review nomor 62 P/HUM/2018. MA telah resmi untuk menganulir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.

Terkait putusannya ini, MA mengatakan bahwa Wajib Kerja masih berkaitan dengan kerja paksa. Sedangkan Kerja Paksa telah dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja Paksa.

Terkait dengan putusan MA itu, akhirnya Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.

“Pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pendayagunaan dokter spesialis rumah sakit,” demikian bunyi pertimbangan Perpres 31/2019 yang dikutip elipsir, Senin (4/11/2019).

Dikutip dari detikcom, dalam Peraturan Presiden sebelumnya, Dokter Spesialis wajib untuk menerima penempatan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi karena putusan MA ini, hal itu menjadi sukarela. Dokter spesialis yang mau dan sukarela saja yang dapat ditempatkan di daerah-daerah terpencil.

Pasal 16 ayat 2 berbunyi:

Peserta penempatan dokter spesialis ditempatkan RS milik Pemerintah Pusat atau Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b dapat berupa:

  1. RS daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
  2. RS rujukan regional; atau
  3. RS rujukan provinsi.

yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Yang diutamakan adalah spesialis Obstetri dan Ginekologi, Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anastesi dan Terapi Intensif.

“Dalam menempatkan jenis spesialisasi lainnya, menteri mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik di masyarakat,” demikian bunyi pasal 17 ayat 3.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Rasiman

Berita Liga 1 2019: Begini Komentar Pelatih MU Usai DisikatPersipura

Persipura vs Madura United

Video!! Highlight Liga 1 2019 Pekan ke-26 MU vs Persipura (0-2)