Follow @elipsir.media Yuk,Follow akun kami agar kalian mendapatkan berita terbaru dan menarik lainya

“Bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan,” Kata fouding fathers (bapak pendiri bangsa) kita.

Kedua ucapan tersebut sungguh relevan untuk menyikapi kondisi kekinian di Laut Natuna Utara, Tiongkok  menyebutnya Laut China Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, yang memanas akibat “Provokasi” para nelayan Tiongkok yang memasuki wilayah perairan Indonesia atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan dikawal kapal patroli Tiongkok, Coast Guard.

Kapal-kapal asing tersebut melakukan penangkapan ikan secara ilegal (ilegal fishing) yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun siap tempur. Panglima Komodo Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono telah menyiapkan 18 operasi siaga tempur di wilayah terebut, dengan menurunkan 600 personel TNI dan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mendukung operasi tersebut, antara lain lima KRI, satu pesawat intai dan satu pesawat Boeing TNI AU guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Natuna.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo tegas menyatakan tak ada negosiasi dan kompromi soal kedaulatan wilayah Natuna. Namun, para menteri pembantu Jokowi justru seperti menari Poco-poco, maju satu langkah mundur dua langkah.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang di klaim Tiongkok sebagai territorial mereka.

Retno menegaskan Pemerintah RI tidak mengakui klaim sepihak Tiongkok dengan 9 garis putus-putus atau “nine-dash line” yang mereka buat sendiri secara imajiner.

Sikap Pemerintah RI ini di dasarkan atas konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), dan putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina verses Tiongkok (South China Sea Tribunal) tahun 2016.

Pada 2016, Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda, memutuskan mendukung Filipina dalam pengaduannya terhadap Tiongkok, dengan menyatakan tidak ada dasar hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim hak historis di Laut China Selatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *